Peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 194, tambahan lembaran negara nomor 4015. Peraturan presiden indonesia nomor 105 tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata yacht asing ke indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa indonesia, a. Peraturan pemerintah nomor 147 tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 149 tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 266, tambahan lembaran negara republik indonesia. Daftar penerimaan uang bantuan transport satu data kota. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193, tambahan. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan lembaran negara tahun 1999 nomor 59. Undangundang nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan. Propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 193. Pp nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum perum pegadaian presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 26 undangundang nomor 25 tahun. Peraturan pemerintah pp tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Undangundang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4755. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 1996 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3644, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh menteri keuangan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor 196. Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang k e p e l a u t a n presiden republik indonesia, menimbang. Pp nomor 8 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Baca selengkapnya di peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Dengan diundangkannya undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pada tanggal 4 januari 2008, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan peraturan pemerintah yang baru.
Peraturan pemerintah republik indonesia pp nomor 1 tahun 2000 1 2000 tentang penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang. Pp nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengolahan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 201, tambahan lembaran negara nomor 4021. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah lembaran negara. Pemerintahan daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3867.
Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 165. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 105 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Direktorat jenderal perimbangan keuangan pp nomor 101. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah detail peraturan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 104, 105. Lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 89. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang. Undangundang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2000 tentang pelaksanaan konsultasi calon gubernur dan wakil gubernur, pengesahan dan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 101. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 165.
Perda prop sulut no 2 thn 2003 fakultas hukum unsrat. Peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah propinsi. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2000. Peraturan pemerintah ri nomor 105 tahun 2000 tentang. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan presiden republik indonesia menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerah presiden republik indonesia menimbang. Pemerintah pusat adalah presiden republik indonesia. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor.
Nomor 3098 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997 lembaran negara tahun 1997 nomor 19. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 104, 105, 106, 107 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Ditetapkan 10 november 2000 berlaku 1 januari 2001 status hanya untuk pelanggan. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip lembaran negara tahun 1979 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3151.
Pp nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 pusat data. Katalog ini belum memiliki berkas dalam format pdf. Pasal 7 peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 mei. Undangundang nomor 1 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1997. Nomor 105 tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis presiden republik indonesia, menimbang. Negara republik indonesia nomor 6037 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198 salinan sesuai dengan aslinya sekretaris kabinet ri kepala biro peraturan perundangundangan ii edy sudibyo penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil i. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 jdih kemenkeu. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1995 tentang perubahan tarif bea meterai dinyatakan tidak berlaku.
1457 1000 1582 379 532 381 702 1306 585 503 987 84 1500 262 1224 1558 1307 1320 1384 192 321 1373 520 1480 1132 1439 514 434 373 611 104 1379 600 294 1077 263 1090 1293 232 326 656 1064 1224 1389 346 355 761